Menunggu Nasib Koalisi Pemerintahan

Menunggu Nasib Koalisi Pemerintahan

Oleh: Yusrizal

Menarik mendengar pernyataan Bambang Soesatyo, anggota tim Pansus Century dari Golkar. “Siapkan telur busuk dan sambit para politisi atau partai politik yang balik kanan atau yang tidak konsisten soal Century”, demikian tegasnya dalam sebuah diskusi di Universitas Paramadina beberapa waktu yang lalu. (Okezone.com)

Pernyataan ini dikeluarkan oleh Bambang, mengingat pada Rabu, 17 Februari mendatang sejumlah fraksi di DPR akan menyatakan sikap soal kasus bailout Bank Century sebesar 6,7 triliun.

Apakah ini merupakan sinyalemen bahwa koalisi besar pendukung pemerintahan SBY-Budiono bagaikan telur diujung tanduk? Mengingat Golkar merupakan salah satu partai besar pendukung pemerintahan dengan menempatkan tiga orang menterinya dalam kabinet.

Seperti yang diketahui bahwa Fraksi Golkar menemukan ada 58 pelanggaran baik pidana maupun perbankan yang terjadi dalam kengucuran dana talangan bagi Bank century.

Lantas bagaimana dengan fraksi koalisi pemerintahan lainnya, seperti PKS, PAN, PPP dan PKB?

Fraksi Kebangkitan Bangsa memang dari awal kita lihat tidak begitu kuat gaungnya dalam Pansus Century ini. Bersama dengan Fraksi Demokrat, Fraksi Kebangkitan bangsa ini juga menyatakan bahwa bailout sudah sesuai dengan hukum. Sepertinya PKB tidak mau ambil resiko dan memilih untuk mengikuti Demokrat sebagai ketua koalisinya.

Berbeda dengan Golkar yang agak “keras” dan PKB yang “lunak” dalam pansus, PKS justru merasa sikapnya sudah benar dalam pansus. Meskipun PKS tetap konsisten untuk mengungkap siapa yang harus bertanggung jawab dibalik mekanisme pengucuran dana talangan sebesar 6,7 triliun, namun PKS tetap tidak akan memanggil Presiden SBY ke parlemen terkait kucuran dana tersebut. Sebagaimana kita ketahui ada wacana pemanggilan SBY untuk memberikan keterangan di pansus.

Dalam sebuah diskusi yang bertajuk “Ketika Koalisi Pecah”, Ketua DPP PKS Mustafa Kamal menegaskan: “Kami berani karena benar. Kami juga melihat SBY clean dan clear, kami akan berada dalam garda depan untuk membelanya.”

Apakah ini berarti PKS akan tetap memilih berkoalisi dengan pemerintahan SBY, meskipun ada ancaman pemecatan para kadernya dari kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II?. Terhadap ancaman pemecatan ini, PKS memang belum menentukan sikapnya.

Dua partai koalisi lainnya, PAN dan PPP sepertinya juga akan mengambil sikap yang hampir sama dengan PKS. Meskipun juga mendapat ancaman pemecatan terhadap kader mereka yang duduk di kabinet Indonesia Bersatu jilid II, kedua partai ini tentu tidak akan tinggal diam dalam Pansus Century.

Sehubungan dengan dinamika perkembangan pengungkapan kasus Bank Century oleh pansus dan pengaruhnya terhadap koalisi partai pendukung pemerintahan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian penulis. Pertama, kasus bailout Bank Century merupakan murni sebuah kasus hukum. Seperti kasus hukum lainnya, bailout Bank Century ini tentu saja perlu dituntaskan lewat proses hukum. Dalam hal ini, pansus tengah mencari dan mengungkap bukti-bukti tentang pelanggaran hukum yang terjadi sehubungan dengan bailout tersebut. Bukti-bukti tersebut nantinya diserahkan ke KPK untuk ditangani lebih lanjut.

Kedua, koalisi berarti kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara di parlemen. Koalisi dibentuk untuk mendukung pemerintah dalam mengambil berbagai kebijakan yang harus disetujui oleh parlemen (DPR). Dalam konteks ini, koalisi merupakan jalan pemerintah untuk meloloskan kebijakan-kebijakannya di parlemen.

Jika kita kaitkan dengan kasus bailout Bank Century, sebenarnya tidak ada hubungan antara koalisi dengan pengungkapan kasus tersebut. Koalisi lebih kepada memuluskan jalan pemerintah untuk mendapatkan persetujuan DPR terkait kebijakan-kebijakan yang diambilnya, ketimbang tolong menolong dalam menutupi kesalahan dan pelanggaran hukum.

Barangkali hal inilah yang menjadi dasar pemikiran partai-partai koalisi pemerintah terkait kasus bailout Bank Century. Antara pengungkapan kasus bailout Bank Century dan koalisi merupakan dua hal yang berbeda.

Ketiga, adanya kegamangan dari Partai Demokrat dan Presiden SBY sendiri dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini bisa kita lihat dari wacana pemakzulan terhadap Presiden SBY yang sempat berhembus kencang beberapa waktu yang lalu. Ada ketakutan dari Partai Demokrat dan Presiden SBY bahwa pengungkapan kasus Bank Century ini, akan dibawa ke ranah politik yang berujung kepada pemakzulan ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Padahal hampir semua partai politik yang memiliki kursi di DPR telah membantah adanya rencana pemakzulan terhadap Presiden SBY ini, termasuk partai-partai oposisi.

Akahkah koalisi besar pendukung pemerintahan Presiden SBY-Budiono pecah di tengah jalan? Akankah Presiden SBY kembali menggunakan hak prerogatifnya sebagai kepala pemerintahan untuk meresuffle kabinet? Atau justru ketakutan Presiden SBY terhadap pemakzulan dirinya yang memang akan terjadi? Semuanya mungkin akan tergambar dari rapat fraksi di DPR yang akan diadakan Rabu, 17 Februari mendatang.

***

Penulis adalah Staf ADM di FBSS UNP Padang

Tulisan ini dimuat di Harian Haluan edisi 15 Februari 2010

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s